Biro Humas KemenLHK, Jakarta : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution membuka secara resmi Festival Iklim 2016, Senin (1/2) di Jakarta Convention Center. Acara pembukaan juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, UN Resident Coordinator Douglas Broderick, Duta Besar Amerika Serikat Robert O. Blake, Duta Besar Norwegia Stig Traavik, pejabat eselon I dan II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pakar, tamu undangan, masyarakat adat, LSM, dan peserta seminar. Festival Iklim 2016 yang berlangasung tanggal 1 s/d 4 Februari 2016, merupakan hasil kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kerajaan Norway dan UNDP.

Dalam sambutan pembukaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa di dalam COP 21 Paris negara-negara telah mencapai kesepakatan untuk menjaga rata-rata suhu Bumi dibawah 2 derajat celsius. Indonesia telah menyampaikan Intended National Determined Contributions bahwa Indonesia lebih mendorong pengurangan emisi dari hutan dan lahan, transportasi, industri dan sampah. Presiden RI menekankan untuk melakukan langkah-langkah pengurangan subsidi BBM, pengelolaan sampah menjadi sumber energi, penerapan one map policy, review izin gambut, mengatasi illegal fishing dan melestarikan sumberdaya laut. Di Sektor energi, Indonesia mendorong green energi dengan mendorong mandatory biodiesel 15% pada 2015 dan menjadi 20% pada akhir tahun 2016 serta mendorong produk yang lebih sustainable. 

Darmin juga mengatakan bahwa persoalan perubahan iklim tidak bisa dibebankan pada satu sektor saja, tapi secara bersama-sama dan simultan. “Kita akan mengajak semua sektor untuk mengambil langkah dan melakukan upaya-upaya mengantisipasi perubahan iklim untuk menghindari pengaruh perubahan iklim yang semakin parah. Upaya dari berbagai sektor dan kerjasama dengan negara lain serta komitmen negara maju untuk memberikan kontribusi kepada negara berkembang sangat diperlukan”, ucap Darmin. 

Sementara, Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda perubahan iklim harus dilihat dari dua sisi, pertama amanat UUD untuk menyediakan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang, kedua melaksankan agenda perubahan iklim sesuai kebutuhan dunia.