Nomor : S. 232 /HUMAS/PP/HMS.3/3/2016

Jakarta – Biro Humas, 17 Maret 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerima perwakilan World Bank untuk Indonesia Mr. George dan Mrs. Anya di Kantor Kementerian LHK Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Pertemuan membahas kemungkinan kerjasama pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. World Bank menaruh perhatian pada Indonesia merujuk pada kecenderungan peningkatan hostspot sejak Januari - Maret 2016. Pada kesempatan tersebut Menteri LHK menyampaikan pendekatan baru pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengedepankan prinsip deteksi dini, kemutakhiran data, kehadiran petugas di lapangan dan sinergitas antar lembaga dan masyarakat desa. 

Di Indonesia terdapat 731 desa dari 66 Kabupaten/Kota di 8 Provinsi yang rawan kebakaran. Agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang terutama di desa-desa rawan kebakaran, Kementerian LHK sedang merancang sistem insentif desa berupa Sistem Insentif Desa Bebas Api dan Sistem Insentif Pembukaan Lahan Tanpa Bakar. Unsur-unsurnya adalah desa di luar dan di dalam konsesi, keberadaan masyarakat peduli api/kelompok masyarakat/petani, pemuda dan champion, Kemitraan Kelompok Masyarakat dengan Swasta, Pembinaan oleh Kecamatan kepada Desa (Pola PNPM), Pengembangan pola HTR/Agroforestry/HHBK, Pertanian, sayuran dan buah-buahan serta off farm activities. Dukungan pendanaan dari sistem insentif tersebut sedang dirancang, yang kemungkinan bisa bersumber dari kemitraan dengan dunia usaha, Format Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat/PNPM (World Bank), Induksi Dana Desa (sampai sekarang hanya bisa untuk infrastruktur, dapat dijajaki untuk format padat karya), dijajaki untuk kemungkinan dana reboisasi dengan permohonan khusus kepada Presiden dan Menteri Keuangan untuk pemulihan hutan dan lingkungan. 

Sistem yang akan segera dibangun adalah peningkatan kesadaran masyarakat, konstruksi kanal dan penegakkan hukum. Disamping itu dirancang pelatihan pencegahan dan pemadaman api, serta peralatan pembukaan lahan yang rendah karbon.

Sementara itu, saat ini di daerah rawan kebakaran, Kementerian LHK membangun Posko Terpadu dan Terukur Penanganan Karhutla dengan melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api. Fase pertama (Februari-April) 2016, kegiatan dilaksanakan di 6 (enam) provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan riwayat kecenderungan (trend) hotspot 6 tahun terakhir dan kondisi kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. Sasaran awal untuk fase pertama terdiri dari 15 desa rawan di Sumatera Selatan, 26 desa di Riau, 15 desa di Jambi, 15 desa di Kalimantan Barat, 15 desa di Kalimantan Tengah dan 15 desa di Kalimantan Timur, sedangkan untuk fase kedua (Juli-November) patroli terpadu akan dilaksanakan di 900 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi rawan kebakaran (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur).

Penanggung Jawab Berita :

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK, Novrizal, HP.0818432387