Wed, 03 February 2016

Biro Humas Kemen LHK, Jakarta : Menteri LHK Siti Nurbaya mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia, H.E Vidar Helgesen terkait kerjasama Indonesia-Norwegia soal Pengendalian perubahan iklim, Rabu (3/2) di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta. Menteri Siti Nurbaya menyambut baik kerjasama ini karena merupakan bukti kuat dari komitmen dunia internasional khususnya Norwegia dalam upaya pengendalian perubahan iklim khususnya dalam upaya adaptasi dan mitigasi, khususnya sebagai tindak lanjut COP 21 Paris Desember tahun lalu. 

Disamping masalah perubahan iklim, kedua menteri bidang LH tersebut juga mendiskusikan hal lain, "Kami mendiskusikan banyak hal khususnya langkah-langkah pasca Paris Agreement, tentang kebijakan Indonesia soal one map policy, kebijakan pengelolaan gambut, upaya pengendalian dan penanganan kebakaran hutan, dan masyarakat hukum adat. Pembicaraan juga berkembang soal deforestasi. Apa kesulitannya dan apa yang berat bagi Indonesia," demikian Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menjelaskan usai pertemuan tersebut. 

Sementara itu Menteri LH dan Iklim Norwegia, Vidar Helgesen berterima kasih atas upaya pemerintah Indonesia dan dia optimis bahwa kita mampu mampu mencegah kenaikan suhu bumi 2°C dengan teknologi serta kontribusi semua pihak yang terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim."Kita akan mendukung Indonesia, khususnya soal moratorium Dan pemerintah kita sangat senang atas dialog yang baik antara pemerintah pusat, daerah untuk masalah civil society," jelas Vigar Halgasen."Empat tahun ke depan kita akan mengembangkan berbagai kebijakan natural untuk prioritas perlindungan hutan dan lingkungan hidup bukan saja untuk Indonesia, Norwegia, tapi juga untuk seluruh dunia," tutup Vigar Halgasen.

Menteri LH Vidar juga diterima Presiden RI di istana siang hari setelah pertemuannya dgn menteri LHK dan Menlu. Presiden didampingi Men LHK, Menlu dan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG). Pada pertemuan itu banyak dibahas tentang gambut dan moratorium perijinan di gambut. Dan Vidar menghargai langkah-langkah Presiden Jokowi. Dibahas pula tentang one map policy dan tentang agenda perubahan iklim lainnya. Dalam hal dukungan finansial menteri LH Vidar menyatakan untuk tahun pertama kerja BRG akan diberikan dukungan dana sebesar 50 juta USD. Dengan demikian sejak hari Jumat minggu lalu hingga Rabu siang tercatat sudah terdapat dukungan dana untuk BRG sebanyak 104 juta USD dari Norwegia, USA, Packard Foundation dan UNDP.

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Humas Kementerian LHK, NovrizalTahar, HP: 0818432387

Informasi lebih mendalam dapat menghubungi:

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Nur Masripatin, HP: 08121970235