Fri, 19 August 2016

Nomor: SP. 49 /HUMAS/PP/HMS.3/8/2016

Titik Api Mayoritas di Luar Lahan Moratorium. Penegakan Hukum Untuk Kebun Sawit Ilegal.

Simalungun, Sumatera Utara, Biro Humas Kementerian LHK, Jumat 19 Agustus 2016. Titik api mulai bermunculan di pulau Sumatera dan Kalimantan. Meski jumlahnya menurun drastis dibanding tahun lalu, namun Satuan Tugas Kebakaran Lahan dan Hutan (Satgas Karlahut), terdiri dari TNI, Polri, Pemda, Manggala Agni serta kelompok masyarakat tetap bekerja ekstra memadamkan titik api. Mereka berjibaku tanpa mengenal waktu, demi menjaga langit tetap biru.

Selain pemadaman secara manual, juga dilakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan bom air atau water boombing. Sejalan dengan upaya itu, penegakan hukum juga terus ditingkatkan. Oknum pengusaha dan masyarakat yang dengan sengaja membakar lahan dan hutan, dilakukan penindakan tegas. Setiap hari laporannya disampaikan langsung kepada Menteri LHK, Siti Nurbaya.

''Saya sudah berkoordinasi dengan para Kapolda. Harapan saya pelaku pembakaran termasuk pemilik lahan atau pemodal yang diketahui sengaja membakar, harus dikejar dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,'' tegas Menteri Siti, Jumat (19/8/2016).

Berbagai upaya ini telah menunjukan hasil dengan turunnya jumlah titik api (hotspot). Berdasarkan pantauan satelit NOAA, total hotspot seluruh Indonesia tahun 2016 (periode 1 Januari-18 Agustus) berjumlah 1.950 titik. Pada periode yang sama tahun 2015, jumlah titik api mencapai 6.595 titik. Artinya terjadi penurunan signifikan hotspot sebesar 70,43 persen.

Sementara berdasarkan pantauan satelit Terra/Aqua, pada periode yang sama tahun 2015 terdapat 8.204 titik api. Sedangkan tahun ini tercatat 2.544 titik atau terjadi penurunan sebesar 68,99 persen. Melihat dari kondisi tanah sumber titik api, banyak terjadi di tanah mineral (58%), sisanya di tanah gambut (42%). Hotspot paling banyak terpantau di kawasan non moratorium, mencapai 63 persen. Sedangkan di kawasan moratorium sekitar 27 persen. Untuk sebaran hotspot, 99 persen terjadi di luar kawasan konservasi. Dengan sebaran hotspot tertinggi di lahan non konsesi (APL) sebesar 59 persen. Khusus di Provinsi Riau, jumlah titik api juga turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan pantauan Satelit NOAA terdapat 1.208 titik panas pada tahun 2015, dan saat ini turun menjadi 297 titik atau terjadi penurunan mencapai 75,41 persen.

Sementara berdasarkan pantauan Satelit TERRA, jumlah titik api di Riau tahun ini tercatat 499 titik. Di periode yang sama tahun 2015, jumlah titik api pernah mencapai 1.537 titik. Artinya terjadi penurunan 67,53 persen. Sedangkan untuk ISPU, mayoritas masih dalam status baik. Kemarin diketahui ada dua daerah di Riau status ISPU sempat sedang, namun kembali berangsur membaik menjelang sore.

''Tahun ini juga belum ada laporan terjadinya Transboundary Haze Pollution dari ASMC (Asean Specialised Meteorological Center). Meski begitu saya tetap minta semua pihak terus waspada,'' ungkap Menteri Siti.

Untuk memaksimalkan penanganan Karlahut, Menteri Siti mengaku ia terus berkoordinasi dengan Kapolri serta Gubernur Riau dan Kalimantan Barat. "Termasuk pagi ini saya kembali berkoordinasi dengan Gubernur Riau, meminta atensi serius dari para Bupati," katanya. "Juga meminta seluruh jajaran UPT KLHK ikut membantu pencegahan dan penanggulangan Karlahut sesuai dengan kewenangannya serta melakukan koordinasi antar UPT dan satgas Karlahut di daerah. Bagi UPT yang tidak responsif terhadap penanganan Karlahut akan diberikan sanksi tegas, antara lain pemindahan tempat tugas sampai dengan pencopotan jabatan," tegas Menteri Siti.

Setiap hari Menteri Siti mendapatkan laporan tentang berbagai upaya yang dilakukan di lapangan, khususnya upaya pemadaman titik api. Salah satu laporan yang diterima adalah pemadaman titik api di Kawasan Industri Buton Mengkapan dengan luas sekitar 120 Ha. Bahkan demi menjaga titik api tidak meluas, beberapa anggota Manggala Agni Daops Siak yang sudah terjadwal mengikuti upacara peringatan HUT ke 71 Tahun Kemerdekaan RI, harus memindahkan lokasi upacara ke lokasi pemadaman.

''Saya mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang berdedikasi memadamkan titik api. Terutama yang berada di garda terdepan dan bekerja nyaris tiada henti,'' tambahnya.

Saat ini untuk Riau dan Kalimantan Barat berada pada status ‘Siaga Darurat Pencegahan Karlahut’. Posko Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) dilakukan secara bertingkat mulai dari pusat hingga ke Kabupaten/Kota. Patroli terpadu bersama Manggala Agni, TNI, POLRI dan masyarakat, juga telah dilakukan di 115 Desa.

Menteri Siti mengatakan, KLHK terus bekerja keras menangani Karlahut sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo. Arahan tersebut kembali disampaikan RI 1 dalam pidato Kenegaraan pada Sidang Umum MPR/DPR di Senayan, Jakarta, beberapa hari lalu.

Dikatakan Presiden Jokowi saat itu, ''Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan kelestarian alam, Pemerintah melakukan konservasi lahan gambut dan pencegahan pembakarannya. Pemerintah tidak ada toleransi pada pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan karena tindakan itu termasuk kejahatan kemanusiaan,''.

Menteri Siti menegaskan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah menindaklanjuti amanat dan komitmen dari Presiden tersebut. Salah satunya dengan melakukan moratorium penerbitan izin konversi lahan hutan alam menjadi lahan perkebunan sawit, khususnya di lahan gambut.

''Selain itu saya telah meminta Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK untuk menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum di lahan gambut, terutama perkebunan sawit illegal,'' tegasnya.(*)

Penanggung jawab berita:

Plh. Kepala Biro Humas: Helmi Basalamah