Thu, 03 May 2018

SIARAN PERS
Nomor : SP. 235 /HUMAS/PP/HMS.3/05/2018



Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 3 Mei 2018. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. KLHK pada tahun 2018 ini mempunyai sembilan dari 10 prioritas nasional, yaitu sektor politik, hukum, dan keamanan; pendidikan; kesehatan; perumahan dan pemukiman; pembangunan dunia usaha dan pariwisata; ketahanan energi; ketahanan pangan; penanggulangan kemiskinan; dan pembangunan wilayah.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) sebagai salah satu unit eselon satu KLHK berperan aktif mendukung program prioritas tersebut. BP2SDM mempunyai tiga prioritas nasional pada RKP 2018, yaitu sektor pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan wilayah. Hal itu disampaikan Sekretaris BP2SDM, Sudayatna, pada acara Pembukaan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Program lingkup BP2SDM di Serpong - Banten, beberapa waktu lalu.

Tiga prioritas nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tiga program prioritas, yaitu pendidikan vokasi; peningkatan daya saing UMKM dan koperasi; serta pembangunan perdesaan. Sektor pendidikan vokasi dirinci menjadi dua, yaitu penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan kehutanan dan pengembangan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai sarana pembelajaran kediklatan. Sektor peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dirinci melalui proyek peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya. Sektor pembangunan perdesaan dijabarkan melalui proyek rincian peningkatan kapasitas tenaga pendamping/penyuluh.

Para peserta berkomitmen menyelesaikan program dan kegiatan dalam RKP 2018. Melalui kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM; penyelenggaraan diklat aparatur dan non aparatur LHK; pendidikan menengah kejuruan kehutanan; pelatihan masyarakat dan pengembangan generasi lingkungan hidup; peningkatan penyuluhan; dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas fungsi lainnya. BP2SDM sebagai unsur pendukung pada KLHK bertekad mewujudkan SDM lingkungan hidup dan kehutanan kompeten dan professional.

Bimbingan teknis ini diselenggarakan untuk memberikan informasi dan pemahaman kebijakan prioritas pemerintah. Peserta bimbingan teknis berasal dari perwakilan satuan kerja (satker) lingkup BP2SDM yang menangani perencanaan dan program, baik satker pusat maupun satker Balai Diklat LHK dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN). Hadir sebagai pembicara adalah Direktur Konservasi Sumber Daya Alam, Bappenas; Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Bappenas; perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Biro Perencanaan KLHK; dan Sekretariat BP2SDM.(*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi – 081375633330