Thu, 17 November 2016
Nomor : SP. 127 /HUMAS/PP/HMS.3/11/2016
Maroko, Biro Humas Kementerian LHK, 16 November 2016: Indonesia memperoleh pujian pada peluncuran Sistem Registrasi Nasional (SRN) di COP 22; Hal ini disampaikan oleh perwakilan tiga negara pembahas dari tiga benua yaitu Afrika selatan dari benua Afrika, Peru dari benua Amerika dan Eurpian union pada acara peluncuran Sistem Registrasi Nasional (SRN) di Pavilliun Indonesia. Ketiga perwakilan menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara berkembang yang terdepan dalam penyusunan SRN. Registrasi nasional ini mendukung mandat Paris berupa transparansi terhadap aksi dan dukungan peleksanaan pengendalian perubahan iklim. Penyusunan SRN ini merupakan wujud pelaksanaan transparency framework di masing-masing negara berupa informasi tentang aksi-aksi mitigasi dan adaptasi serta dukungan pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas yang telah diterima.
Belinda Arunawarti mewakili tim penyusun SRN dari Ditjen Pengendalian perubahan Iklim Kementerian LHK menyampaikan konsep serta operasionalisasinya pada skala nasional. SRN Pengendalian Perubahan Iklim (selanjutnya disebut SRN-Pengendalian Perubahan Iklim) merupakan rumah pengelolaan data dan informasi terkait kegiatan maupun sumber daya yang mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Tujuan dari SRN ini adalah mendata aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia; pengakuan pemerintah atas kontribusi berbagai pihak terhadap upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia; penyediaan data dan informasi kepada publik tentang aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi serta capaiannya, serta menghindari penghitungan ganda (double counting) terhadap aksi dan sumber daya Adaptasi dan Mitigasi sebagai bagian pelaksanaan prinsip clarity, transparency dan understanding (CTU).
Untuk kemajuan dari SRN ini, beberapa tantangan dan masukan kepada tim SRN. Salah satu masukan yang sangat penting terkait merigestrasi dukungan pendanaan. Salah satu peserta menyebutkan hasil studinya tentang pendanaan iklim di Indoensia dengan tiga sumber dengan perbedaan masing-masing data yang sangat beragam. Para penanggap terutama dari Afrika Selatan juga mengingatkan bahwa setiap negara akan memiliki pendekatan dan metodologi yang berbeda-beda dalam mengumpulkan data-data.
Dalam pernyataan peluncuran, Dr Nur Masripantin menyampaikan bahwa pembangunan SRN di Indonesia adalah bagian dari “self determination” dan “differentiation” yang diterjemahkan ke dalam national context dan dicerminkan dalam NDC. SRN juga bagian dari penyediaan akses publik berbasis web atas informasi terkait aksi adaptasi/mitigasi perubahan iklim serta pendukungnya (pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas). Disamping itu juga sebagai penguatan data based system yang telah ada sebagai pengambilan keputusan. Seperti halnya dengan sistem-sistem lainnya, SRN akan terus dikembangkan dan dikomunikasikan dengan masyarakat global sebagai bagian komitmen dibawah UNFCCC dan Perjanjian Paris untuk berbagai knowledge dan pengalaman dengan negara lain. Sebagai catatan untuk memperoleh data dari semua aksi dan dukungan tantangan berikutnya harus melibatkan semua kementerian terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Seluruh data dan informasi yang masuk melalui SRN selanjutnya akan menjalani proses validasi dan verifikasi data oleh Tim Sekretariat SRN Pengendalian Perubahan Iklim - KLHK. Indonesia memiliki basis data yang dapat digunakan untuk pelaporan nasional ke Sekretariat UNFCCC dalam bentuk Biennial Update Report (BUR) dan National Communication.***
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Novrizal Tahar – 0818432387
