SIARAN PERS

Nomor : SP. 11 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2017

Jakarta, Biro Humas Kementerian LHK, Kamis, 19 Januari 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyampaikan capaian kinerja Kementerian LHK selama 2016 yakni pengakuan hutan adat di 12 lokasi masyarakat hukum adat seluas 5.459,99 hektar, penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan 104.000 Ha, Hutan Desa seluas 170.000 ha dan Hutan Tanaman Rakyat seluas 39.000 ha. Kementerian LHK juga telah berhasil dalam penyediaan 48.9 juta bibit dan 1.482 kebun bibit, Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang tertinggi diantara K/L, serta 4 dari 10 destinasi wisata nasional adalah Taman Nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri LHK saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), guna membahas tindak lanjut hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Semester I tahun 2016, pemaparan DIPA tahun 2017, dan isu-isu aktual bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Gedung DPR RI, Jakarta (18/01/2017). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, dan dihadiri oleh wakil ketua dan anggota komisi.

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, mengapresiasi kinerja pelaksanaan RKA APBN-P Tahun 2016 Kementerian LHK yang mencapai 96,22 % dan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dapat menekan jumlah hotspot mencapai 80-90% serta meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah. 

Berdasarkan hasil Rapat Kerja tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan/keputusan, sebagai berikut:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri LHK atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 dan meminta Kementerian LHK untuk menindaklanjuti berbagai temuan BPK RI yang belum diselesaikan pada tahun 2016, terutama terkait inventarisasi aset dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian LHK Tahun 2017 sebesar Rp.6.772.367.622.000,- dan meminta Kementerian LHK agar memprioritaskan realisasi program-program kerja kerakyatan bidang LHK, serta kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk di Provinsi Sumatera Selatan yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018. 

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk melakukan koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dalam mencegah bencana banjir dan longsor.

4. Terkait upaya pemulihan kawasan gambut, Komisi IV DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Restorasi Gambut untuk membahas realisasi dan evaluasi program restorasi gambut. Selain itu, Rapat Dengar Pendapat juga akan dilaksanakan dengan Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama PT. Inhutani I, II, III, IV dan V untuk mengevaluasi pengelolaan hutan.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian LHK untuk menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 ke Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, termasuk perbaikan infrastruktur di kawasan Taman Nasional Way Kambas dan Bukit Barisan Selatan. 

Dengan terlaksananya Rapat Kerja ini, diharapkan dapat menjadi ajang evaluasi dan asistensi terhadap kinerja Kementerian LHK untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik. (good governance).

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Djati Witjaksono Hadi – 081375633330

Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Public Relation Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia)

Anda juga dapat menghubungi kami melalui humas@menlhk.go.id

You may contact us via humas@menlhk.go.id