Fri, 25 August 2017
Lahirnya program inovasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), berhasil membawa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masuk dalam jajaran Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2017 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Birokrasi dan Reformasi (Kemenpan-RB).
Kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar, berhasil menyisihkan 3.054 inovasi pelayanan publik yang didaftarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan Pemerintah Daerah dari seluruh Indonesia.
Penghargaan diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/8) sore.
Inovasi yang dilakukan KLHK dengan meluncurkan sistem SIPUHH, telah dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi sebagai akibat menurunnya ekonomi biaya tinggi. Pelayanannya pun tidak harus bergantung kepada petugas pemerintah dan dapat diperoleh setiap saat.
Menteri LHK, Siti Nurbaya, menyatakan terwujudnya sistem ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tetap mengedepankan kelestarian dalam pengelolaan hutan. SIPUHH hadir sebagai inovasi untuk memangkas birokrasi sekaligus sebagai alat kendali untuk mendorong dunia usaha kehutanan menjadi efisien, tertib dan taat aturan.
“Jadi sekarang itu (SIPUHH) mau kita improve lagi dengan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jadi begitu ditebang, jalan diangkut, sampai diekspor, ada legalitas kayunya, berapa pajak yang dibayar, itu sistem informasinya kita satuin, jadi nggak ada pungutan-pungutan liar," ujar Siti.
