Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 23 Mei 2018. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan, Siti Nurbaya dan Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitriciada Azhari, menandatangani nota kesepahaman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan di Jakarta, Rabu (23/05/2018).

Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Antar-Lembaga dalam Rangka Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pengadilan ini, bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara lingkungan hidup dan kehutanan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan berjalan secara berkeadilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. KLHK dan Komisi Yudisial RI dapat bersinergi melakukan kegiatan pertukaran data dan informasi, pemantauan peradilan bersama, dukungan tenaga ahli, sosialisasi dan kampanye, serta berbagai kegiatan lain yang dapat memperkuat pelaksanaan tugas masing-masing pihak.

“Saya berharap melalui nota kesepahaman ini kedua instansi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim saat menangani perkara lingkungan hidup dan kehutanan,” kata Siti Nurbaya dalam sambutannya. 

Dijelaskan Siti Nurbaya saat perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, KLHK tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara. “Karena itu, KLHK menggandeng Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, ucap Siti Nurbaya.

Selama ini, KLHK telah berkomitmen tinggi melaksanakan penegakan hukum dengan tujuan menurunkan ancaman dan gangguan. KLHK menggunakan pendekatan multi instrumen dalam penegakan hukum yaitu sanksi administrasi, hukum pidana dan hukum perdata, secara simultan untuk memberikan dampak perbaikan dan efek jera terhadap pada pelanggar. 

Data capaian penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sejak 2015-2018, menunjukkan bahwa 1.995 pengaduan terkait LHK ditangani; 2.089 izin yang diawasi; 450 sanksi administratif telah dikenakan; 220 gugatan perdata diajukan dengan nilai ganti kerugian sebesar Rp. 16,9 trilyun (16 gugatan melalui pengadilan) dan Rp. 42,55 milyar (110 kesepakatan di luar pengadilan); 433 kasus pidana dinyatakan P-21; dan 610 operasi pengamanan hutan dilakukan (196 operasi illegal logging, 221 operasi perambahan hutan, 187 operasi kejahatan tumbuhan satwa liar).

Berita selengkapnya klik disini