Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 10 Februari 2018. Grand design pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhutla) tahun 2017 – 2019, dirancang dengan dua pendekatan, tapak dan non tapak. 

Sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla Tahun 2018 di Istana Negara, beberapa hari lalu, pendekatan tapak dilakukan dengan memastikan 731 desa rawan karhutla yang diidentifikasi oleh KLHK, dan areal kerja gambut Badan Restorasi Gambut seluas 2,4 juta hektar, tidak terbakar. Kedua agregat ini diprediksikan tidak terbakar 100%, sebab kebutuhan dana untuk pendekatan tapak diberikan 100% dengan harapan kebakaran menjadi 0%. Melalui pendekatan ini diharapkan luas hutan dan lahan yang terbakar dapat berkurang. 

Strategi tingkat tapak dilakukan melalui patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kampanye, patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot dan pembentukan brigade dalkarhutla.

Sementara strategi pendekatan non tapak, dikatakan Darmin dengan memastikan usaha pemberian insentif ekonomi non-tapak, penegakan hukum, penguatan masyarakat, dan early fire response, dapat berjalan efektif untuk seluruh Indonesia. Kegiatan non tapak ini dilakukan lewat proses penegakkan hukum oleh Direktorat Jenderal Gakkum KLHK dan Kepolisian, Skema insentif ekonomi, Pelatihan dan pembentukan MPA, dan Monitoring hotspot.

Berita selengkapnya klik disini