Wed, 14 September 2016

Nomor : S. 73 /HUMAS/PP/HMS.3/9/2016


Jakarta, Biro Humas Kementerian LHK, Rabu 14 September 2016: Keberlanjutan pembangunan hutan lestari dapat memanfaatkan konsep perhutanan sosial sebagai medium komunikasi dalam menggerakkan interaksi aktif antara masyarakat dan pemerintah. Perhutanan sosial dapat digunakan sebagai mata rantai penghubung antara isu pengelolaan hutan dan kesejahteraan sosial. Dari perspektif tersebut, Perhutanan sosial memiliki keterkaitan erat dengan perubahan iklim.

Melihat bahwa perubahan iklim terjadi akibat kegiatan ekonomi dan industri kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar diskusi bertajuk Pojok Iklim, yang merupakan wahana untuk membuka komunikasi antara pemerintah dan non pemerintah yang diharapkan mampu melahirkan aksi-aksi nyata sebagai tindak lanjutnya untuk memperbaiki dan memberi kontribusi positif dalam menekan perubahan iklim di Indonesia. Pojok Iklim yang diadakan pada hari Rabu, 14 September 2016, mengangkat topik “Cerita dibalik Layar PeSoNa”.

PeSoNa adalah forum Perhutanan Sosial Nusantara yang berisi anggota kelompok kerja Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia berjumlah kurang lebih 4.700 Orang ditingkat Nasional sampai tingkat tapak berdasarkan keputusan Dirjen Perhutanan Sosial No. SK.33/PSKL/SET/PSL.0/5/2016. Forum PeSoNa terdiri dari unsur-unsur; (a) Pemerintah, UPT yang membidangi Perhutanan Sosial; (b) Pemerintah Daerah Provinsi, UPTD yang membidangi Perhutanan Sosial; (c) Pemerintah Kabupaten/Kota, UPTD yang membidangi Perhutanan Sosial; (d) Masyarakat Sipil (Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dan Pers); (e) Pelaku Usaha; (f) Lembaga Kerjasama Internasional; (g) Relawan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Hadi Daryanto yang menjadi narasumber pada diskusi kali ini mengatakan; “PESONA juga merupakan forum Ibu Menteri untuk menyampaikan kebijakan dan sekaligus share learning para pemangku pihak dalam Perhutanan Sosial.”

Prinsip penting dalam proses distribusi manfaat kegiatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan adalah adanya perubahan paradigma bahwa masyarakat akan menjadi subyek dari suatu program maupun kebijakan. Hal ini mengandung arti masyarakat selain berhak mendapatkan manfaat juga berkewajiban untuk ikut menjamin keberhasilan program. Prinsip ini kemudian menjadi jiwa dalam program PESONA. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Indonesia telah mentargetkan areal pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Target 12,7 hektar ini merupakan bagian perwujudan Nawacita ke-7 yaitu kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dan telah tercantum dalam RPJMN 2015 – 2019.

Kehadiran PeSoNa bagi kesejahteraan masyarakat diyakini dapat membuat perubahan pola pikir, sikap, dan kesadaran masyarakat sehingga dapat mendukung kegiatan mitigasi dan adaptasi yang juga diarahkan pada akselerasi upaya pencegahan deforestasi dan degradasi yang menstimulus peningkatan emisi karbon, serta meningkatkan ketahanan hutan dan ekosistemnya. Upaya ini juga dikembangkan sebagai bagian mitigasi jangka panjang, meningkatkan kegiatan penghijauan (reforestasi), mendorong manajemen hutan yang lestari dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan konservasi hutan.

Penanggung Jawab Berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Novrizal Tahar, HP: 0818432387