Nomor : SP.65/HUMAS/PP/HMS.3/02/2018

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 5 Februari 2018. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2018 akan diselenggarakan besok Selasa 6 Februari 2018. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memberikan pengarahan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2018. Rencananya, Gubernur, Bupati/Walikota, Pangdam, Kapolda, Kepala Dinas Kehutanan provinsi di wilayah rawan karhutla akan diundang pada Rakornas ini. 

Tahun 2017 kemarin, telah dilakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut meliputi penyampaian informasi peringatan dan deteksi dini (data hotspot) melalui web sipongi.menlhk.go.id, patroli rutin dan patroli terpadu pengendalian karhutla, sosialisai dan penyuluhan bahaya karhutla.

Upaya pemadaman melalui darat dan udara juga telah dilakukan, penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), pelatihan dan pembentukan brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (brigdalkarhutla) di tingkat tapak dan pemegang konsesi, serta penguatan sarana dan prasaran pengendalian karhutla.

Hasilnya, dari Periode 2015-2017 berdasarkan deteksi satelit NOAA 19 terjadi penurunan hotspot untuk seluruh Indonesia, tahun 2015 terdapat 21.929 hotspot, tahun 2016 menurun menjadi 3.915 hotspot, tahun 2017 total hanya 2.567 hotspot terdeteksi.

Sedangkan untuk luasan karhutla untuk seluruh Indonesia, tahun 2015 lahan yang terbakar seluas 2.611.411 Ha. Tahun 2016 luas lahan yang terbakar menurun menjadi 438.363 Ha, dan tahun 2017 hanya 165.484 Ha luas lahan yang terbakar.

Pemerintah telah menyiapkan grand design 2017-2019 pencegahan dan pengendalian karhutla. Pemerintah menggunakan metode Pendekatan Tapak dan Non Tapak. Mealui Pendekatan Tapak ini, pemerintah akan memastikan lahan gambut yang menjadi areal Kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) seluas 2,4 juta hektar tidak terbakar. Pemerintah juga akan memastikan 731 desa rawan karhutla yang diidentifikasi oleh KLHK tidak terbakar.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya di atas adalah dengan melakukan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kampanye, Patroli dan pemadaman via udara, groundcheck hotspot, dan Pembentukan brigdalkarhutla.

Sedangkan melalui Pendekatan Non Tapak, Pemerintah akan memastikan pemberian insentif ekonomi, penegakan hukum, serta penguatan masyarakat dalam early fire response dapat berjalan efektif.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah akan tegas dalam proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Gakkum KLHK dan Kepolisian, menentukan skema pendanaan, pelatihan dan pembentukan MPA, serta melakukan monitoring hotspot secara terus menerus.(*)

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Djati Witjaksono Hadi – 081375633330