Tue, 20 October 2015
Jakarta,
20 Oktober 2015 – Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melalui Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) dalam memerangi illegal fishing dan destructive fishing,
sudah berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Setidaknya ini terlihat
dari meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015
dibanding setahun sebelumnya, sebesar 14,43%. Tercatat pula pertumbuhan
Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik menjadi 8,64%.
Menteri
KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, kedaulatan nelayan lokal dan
peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan menjadi
prioritas cita-cita kementeriannya. Illegal Fishing dan praktik tak
berkelanjutan, membuat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pelaut
hanya mampu menduduki posisi kelima negara pengekspor hasil laut di
ASEAN.
Penenggelaman Kapal
Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan melakukan penenggelaman
delapan kapal yang tertangkap oleh KKP maupun TNI AL dalam patroli pada
Maret dan Juni 2015. Penenggelaman rencananya akan dilaksanakan di tiga
titik, yakni Aceh, Batam, dan Pontianak.
Menurut Mahkamah
Agung, KKP dapat menenggelamkan kapal tangkapan selama kapal tersebut
belum dilaporkan atau diajukan ke pengadilan. Kapal-kapal tersebut
diantaranya dua kapal berbendera Thailand dan enam kapal berbendera
Vietnam.
“Dalam setahun belakangan, KKP bekerjasama dengan
TNI-AL dan Polri telah berhasil menenggelamkan 42 unit kapal yang
melakukan illegal fishing,” kata Susi.
Kementerian Kelautan
dan Perikanan bersama TNI-AL dan Polri, dikatakan Susi tak akan berhenti
menindak pelaku illegal fishing yang sudah merugikan negara. Dapat
dikatakan terbukti melanggar bila saat operasi penangkapan terdapat dua
syarat pelanggaran seperti tak memiliki izin, tak ada dokumen yang sah,
sampai penggunaan anak buah kapal (ABK) asing.
Saat ini KKP
memaksimalkan 27 unit kapal patroli yang sudah dimiliki. Keberadaan
kapal-kapal ini dibagi ke daerah barat, tengah, dan timur Indonesia.
“Untuk
mendukung pemberantasan Illegal Fishing, pemerintah akan menambah 8
kapal patroli yang siap dioperasikan pada Desember 2015,” kata Susi.
Empat
unit kapal akan mempunyai Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia
(SKIPI) dengan desain Merite System Service (MSS). (Tim PKP-Kominfo)
Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972
email : pikppusat@mail.kominfo.go.id atau bakohumas@mail.kominfo.go.id Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia
