Thu, 27 July 2017

SIARAN PERS
Nomor : SP. 151/HUMAS/PP/HMS.3/07/2017


Jakarta, Biro Humas Kementerian LHK, Kamis, 27 Juli 2017. Berdasarkan laporan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang diterima dari Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK, pantauan hotspot (titik panas) pada tanggal 27 Juli 2017 (Pukul 07.00 WIB), terdeteksi tidak ada (nihil) titik panas di seluruh Indonesia (deteksi satelit NOAA).

Adapun akumulasi titik panas berdasarkan satelit NOAA per 1 Januari - 27 Juli 2017 dilaporkan sebanyak 969 titik. Jumlah ini mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.098 titik di tahun 2016. Hal ini berarti terdapat penurunan jumlah titik panas sebanyak 129 titik (11,74 %).

Sementara informasi titik panas dari satelit TERRA/AQUA NASA confidence 80%, per tanggal 27 Juli 2017 pukul 07.00 WIB, menunjukkan hal yang sama dengan satelit NOAA yaitu seluruh kawasan di Indonesia bebas titik panas (nihil). Dengan total titik panas per 1 Januari - 27 Juli 2017 sebanyak 157 titik.

Kepala Biro Hubungan Masyatakat Kementerian LHK Djati Witjaksono Hadi menjelaskan bahwa upaya pemadaman, sosialisasi, dan patroli terpadu terus dilakukan secara intensif oleh Tim Terpadu Satgas Karhutla, pada lokasi-lokasi rawan kebakaran. Selain pemadaman, Satgas Karhutla juga terus melakukan pemantauan terhadap munculnya titik panas (groundcheck hotspot) yang dapat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Sampai saat ini, total pesawat yang terlibat baik dari Kementerian LHK maupun BNPB sebanyak 15 unit, dengan jumlah air yang ditumpahkan untuk water bombing sebanyak 10.279.950 liter dan garam untuk operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebanyak 52,6 ton.

Berdasarkan prakiraan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kondisi musim kemarau di Indonesia masih dalam kondisi normal pada periode Juli – Desember 2017, namun curah hujan di beberapa daerah terus berkurang sehingga menyebabkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan serta kesulitan pengendaliannya di berbagai wilayah di Indonesia.

Hingga saat ini dilaporkan tidak ada indikasi asap lintas batas untuk beberapa provinsi rawan karhutla, tergolong normal, dengan nilai PM10 sama dengan 0 (baik). Meskipun demikian, Djati menghimbau agar masyarakat selalu waspada dan menhindari tindakan yang dapat menimbulkan Karhutla. (*)

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Djati Witjaksono Hadi - 081375633330